Desa Rowo

Laporan: Tim Media Desa Rowo

Temanggung, 7 Oktober 2025 — Wakil Ketua DPRD Kabupaten Temanggung, H. Muh. Amin, S.Ag., melakukan kunjungan kerja sekaligus pemantauan lapangan terhadap kegiatan betonisasi jalan di Dusun Mulyosari, Desa Rowo, Kecamatan Kandangan, pada Selasa (7/10/2025) pagi. Kegiatan ini merupakan bagian dari program bantuan keuangan APBD Kabupaten Temanggung tahun 2025, yang bertujuan meningkatkan kualitas infrastruktur desa, khususnya di RT 14 dan RT 4.

Sebelum melakukan peninjauan lapangan, H. Muh. Amin terlebih dahulu menghadiri forum bersama perangkat Desa Rowo. Dalam pertemuan tersebut, ia menekankan pentingnya keterbukaan dan evaluasi dalam setiap proses pembangunan.

“Evaluasi dan keterbukaan adalah hal yang sedang kami lakukan. Program betonisasi ini adalah salah satu bentuk aspirasi kami,” ujar Amin di hadapan para perangkat desa.

---

Transparansi dan Pengawasan Jadi Fokus Utama
Dalam sesi wawancara dengan jurnalis setelah kegiatan forum, H. Muh. Amin menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci utama dalam proses legislasi dan pengawasan anggaran.

“Selama ada transparansi dan akuntabilitas dari semua pelaksana pembangunan, itu menjadi pintu awal yang memudahkan kita melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran,” ungkapnya. Ia menambahkan, keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dari sistem pengawasan tersebut.

“Pengawasan tidak hanya bisa dilakukan secara kelembagaan. Masyarakat justru menjadi ujung tombak karena mereka yang paling tahu kualitas pelaksanaan pembangunan di wilayahnya,” jelasnya.

Amin mencontohkan, pada proyek betonisasi seperti di Desa Rowo, masyarakat setempat berperan aktif memastikan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan.

---

Prioritas pada Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur
Ketika ditanya tentang kelompok masyarakat yang paling diperjuangkan kepentingannya, Amin menegaskan bahwa semua sektor memiliki prioritas penting.

“Baik itu di bidang pendidikan, kesehatan, maupun infrastruktur — semuanya kebutuhan dasar masyarakat. Kalau bicara skala prioritas, tiga sektor ini selalu menjadi fokus kami,” ujarnya.

Menurutnya, pembangunan desa kini mulai beralih dari sekadar infrastruktur menuju pemberdayaan masyarakat. “Hampir semua infrastruktur dasar di desa telah selesai, jadi ke depan harus berfokus pada peningkatan kapasitas dan kesejahteraan warga,” tambahnya.

---

Pengawasan Menyeluruh dan Evaluasi Berkala
Mengenai pengawasan, Amin menegaskan bahwa semua wilayah memerlukan perhatian yang sama dari DPRD.

“Di mana ada pelaksanaan pembangunan, di situ menjadi objek pengawasan DPRD,” tegasnya.

Ia menjelaskan bahwa fungsi pengawasan dijalankan secara rutin, baik mingguan maupun bulanan, melalui rapat kerja antar komisi dan peninjauan lapangan. “Selain evaluasi reguler, setiap tahun kami juga melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pemerintah daerah,” katanya.

---

Pengawasan Anggaran Dimulai dari Tahap Perencanaan
Dalam hal pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun APBD, Amin menuturkan bahwa mekanisme dilakukan sejak tahap awal.

“Mekanismenya dimulai dari perencanaan, lalu penganggaran melalui rapat-rapat komisi dan badan anggaran, hingga pengawasan pelaksanaan di lapangan,” jelasnya.

Ia menekankan bahwa setiap tahap harus diawasi dengan prinsip transparansi dan efektivitas agar hasil pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

---

Masyarakat Diharapkan Aktif Mengawal Program Pembangunan
Menutup kunjungannya di Desa Rowo, Amin mengapresiasi peran masyarakat dalam mendukung program pemerintah daerah.

“Kami berharap masyarakat terus aktif mengawal program pembangunan. Karena pembangunan yang baik bukan hanya soal anggaran, tapi juga bagaimana hasilnya bisa dirasakan langsung oleh warga,” tutupnya.